Pojokkatanews.com- Pemkab Sambas serius untuk menyediakan sektor hilirisasi untuk petani kabupaten Sambas. Salah satunya dengan rencana Bupati Sambas yakni menjual padi ke toko ritel seperti Alfamart dan Indomaret.
Bahkan apabila toko ritel tersebut tidak maupun menjual beras Petani. Bupati Satono menegaskan akan mencabut izin dua toko ritel tersebut.
Dirinya menyebutkan upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani harus didukung semua pihak termasuk pengusaha.
“Ya, karena ini niat baik membantu petani Sambas, saya rasa semuanya akan menyambut baik. Mereka mendukung, termasuk Indomaret dan Alfamart kalau mereka tidak mau, kita cabut ijinnya,” tegasnya.
Bupati Satono menjelaskan satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi adalah One Village One Product (OVOP). Melimpahnya hasil panen padi para petani di Kabupaten Sambas bisa dijadikan beras premium produk unggulan desa sehingga bisa dijadikan OVOP.
“Salah satu dari sembilan program unggulan Satono-Rofi yakni OVOP. Sambas ini lumbung padi, lumbung beras, agar itu bisa betul-betul memberikan kontribusi bagi petani di Kabupaten Sambas. Bukan hanya untuk makan, tapi bisa meningkatkan ekonomi mereka. Maka kita carikan sektor hilirnya,” ungkapnya.
Bupati mengungkapkan salah satu upaya pemerintah menyediakan sektor hilir bagi petani bisa dengan berbagai cara. Pertama mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli beras petani lokal.
“Ya, pertama kita kemas, kita dorong melalui koperasi, seluruh pegawai negeri yang jumlahnya ada lebih dari 6 ribu orang, kita wajibkan membeli beras petani Sambas. Kemudian toko ritel seperti Indomaret dan Alfamart yang ada, kita minta wajib menjual beras petani Sambas,” ungkapnya.
Bupati Satono menjelaskan, agar beras lokal premium yang dijual di toko ritel bisa berdaya saing dengan beras premium lain, maka beras petani lokal tersebut harus dikemas sebaik mungkin dan kualitasnya terjaga.
“Untuk mewujudkan upaya tersebut, saat ini Pemerintah Kabupaten Sambas sedang mempersiapkan regulasi agar kebijakan tersebut berlandaskan hukum,” Tutupnya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sambas, Ahmad Hafsak Setiawan mendorong Bupati Sambas, Satono, untuk membuat kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) yang mewajibkan seluruh toko ritel menjual beras lokal petani Sambas.
Hafsak mengungkapkan petani di Kabupaten Sambas sebenarnya sudah bisa menciptakan beras kualitas premium sendiri. Namun butuh dukungan dari pemerintah berupa penyediaan sektor hilir agar menjamin kepastian pasar bagi petani.
“Kita sangat apresiasi jika Bupati Sambas mewajibkan seluruh toko ritel menjual beras premium lokal dari petani Sambas. Apalagi petani kita sebenarnya sudah bisa menghasilkan beras premium yang kualitasnya tidak kalah dengan beras premium dari luar,” katanya.
Legislator PPP menyebutkan keberpihakan Bupati Sambas terhadap pasar beras premium lokal petani Sambas memang perlu didukung semua pihak. Jika ada MoU ungkapnya maka petani tidak perlu khawatir lagi kemana akan menjual hasil panen yang melimpah.
“Saya harap memang perlu dibuatkan MoU antara toko ritel dan petani di Kabupaten Sambas. Baik itu melalui keterwakilan pemerintah maupun gabungan kelompok tani yang ada,” katanya.
Dirinya mendukung program Bupati Sambas yang akan mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) membeli beras petani lokal.
“Upaya untuk menciptakan hilirisasi pertanian perlu kita dukung, untuk itu diharapkan bupati agar membuat Peraturan Bupati (Perbup) terkait kebijakan tersebut,” Pungkasnya.
Satu diantara petani di Sambas, Gindra berharap para petani dibantu agar mampu menghasilkan produk beras premium.
“Untuk menjadikan beras premium tentu harus melewati proses yang tidak gampang, kami para petani membutuhkan bimbingan dan bantuan agar ini bisa kami lakukan,” katanya.
Dirinya dan petani lainnya kata Gindra sangat menyambut baik kebijakan pro rakyat yang dicetuskan oleh Pemda Sambas agar bisa menjual beras ke toko modern
“Petani tentu sangat menyambut baik jika memang beras kita bisa masuk ke toko- toko modern, sehingga harganya bisa lebih baik,” ujarnya.
