Pojokkatanews.com– Sosok wanita hebat berkemajuan asal Kabupaten Sambas bernama Sri Nurwati berhasil mendapatkan penghargaan di Istana Negara, Kamis (21/4/2022).
Sri Nurwati merupakan warga Dusun Banggang, Desa Kubangga, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, juga merupakan Paralegal dan Relawan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Kabupaten Sambas.
Dari jumlah 548 orang diseluruh Indonesia, Sri Nurwati yang juga didampingi Hj. Yunisa Satono berhasil masuk dalam 10 besar yang juga mewakili Provinsi Kalimantan Barat untuk menerima penghargaan dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE-KIM) saat acara puncak peringatan hari Kartini 21 April 2022 di Istina.
Bupati Sambas mengapresiasi penghargaan yang diterima Sri Nurwati di Istana Negara, selaku Paralegal dan Relawan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di Dusun Bangang, Desa Kubangga, Kecamatan Teluk Keramat, Kamis (21/4/2022).
Bupati Satono dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sambas, Urai Hendi Wijaya bahkan menonton secara virtual di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat penyerahan penghargaan tersebut sekaligus memperingati Hari Kartini 21 April 2022.
Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I., M.H mengatakan, saat ini Kabupaten Sambas membutuhkan kader-kader seperti Sri Nurwati yang berpartisipasi dalam mencegah dan menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini prevalensinya sangat tinggi.
“Tidak kita pungkiri, di Kabupaten Sambas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak cukup tinggi. Untuk itu kita selalu berupaya melakukan tindakan pencegahan (preventif) dan sosialisasi (promotif) kepada masyarakat. Kader seperti Ibu Sri Nurwati ini sangat baik, harus diberi dukungan dan penghargaan,” kata Bupati Sambas.
Satono menyampaikan, saat ini Pemda Sambas yakni eksekutif dan legislatif telah mengesahkan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak menjadi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. Produk hukum daerah tersebut, diharapkan mampu mengakomodir dan melindungi hak-hak perempuan dan anak di Kabupaten Sambas.
“dengan adanya Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut secara rinci akan mengatur tentang Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sambas. Saat ini kita juga sedang berupaya mendorong bagaimana supaya dibentuk KPPAD di Kabupaten Sambas. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai keinginan kita demi terwujudnya Sambas Berkemajuan,” tutupnya.
Sri Nurwati mengatakan bahwa dirinya sangat bersyukur atas penghargaan yang diterimanya, tidak hanya dirinya, dia merasa bahwa ini juga merupakan seuatu kebanggan untuk Kabupaten Sambas.
“Alhamdulillah penghargaan ini adalah suatu kebanggaan bagi diri saya dan Kabupaten Sambas di era Sambas Berkemajuan. Apalagi saya adalah satu-satunya yang terpilih mewakili Provinsi Kalbar dan masuk sepuluh besar dari dari 548 orang seluruh Indonesia,” Katanya.
Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas, Yunisa Satono menyampaikan bahwa yang di Capai Sri Nurwati merupakan suatu prestasi yang membanggakan, hal tersebut juga tak lepas dari Pemda Sambas yang terus memberikan dukungan kepada Masyarakatnya.
“Di masa pemerintahan Satono-Rofi, komitmen Pemda Sambas dalam mendukung dan memberdayakan perempuan sangat kuat. Salah satunya dengan memfasilitasi dan mempromosikan Ibu Sri Nurwati untuk diberikan penghargaan di Istana Negara. Hal ini juga tidak lepas dari bagaimana Pemda Sambas berupaya menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak,” Sampainya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sambas, Uray Hendi Wijaya
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sambas, Urai Hendi Wijaya menuturkan bahwa penghargaan yang diterima di Istana Negara juga tak lepas dari komitmen kerja kerasnya sebagai Paralegal dan Satgas PPA.
“Ibu Sri Nurwati aktif dalam melakukan perjangkauan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan di Desa Kubangga, dia dapat mengidentifikasi kondisi maupun layanan yang dibutuhkan. Dia juga mampu menjalankan fungsi lainnya untuk melindungi korban di lokasi kejadian, misalnya melakukan aksi preventif, dan promotif,” Tutupnya. (Yud/Nik)
