Pojokkatanews.com– Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pengisian BBM menggunakan aplikasi MyPertamina. Upaya dilakukan tersebuit direncanakan agar penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran.
Namun Kebijakan tersebut mendapat kritikan anggota DPRD Kabupaten sambas Lerry Kurniawan Figo.SH.MH. Dirinya menilai aturan tersebut kurang cocok untuk diterapkan di Kabupaten Sambas.
Ketua Komisi I menilai penerapan kebijakan tersebut kurang cocok untuk diberlakukan di Kabupaten Sambas mengingat kehidupan sosial kultural di Daerahnya tidak sama dengan kehidupan di Ibu Kota.
“Kalau kita melihat dari segi sosial kultural saja, ini sudah tidak cocok. Bayangkan saja di daerah kita ini diterapkan kebijakan seperti itu, hanya akan menambah masalah baru. Di Kabupaten Sambas, tidak semua masyarakat punya smartphone,” ucapnya. Selasa (5/7/2022).
Dia menjelaskan penerapan penggunaan smartphone pada pengisian BBM tidak efektif di daerah perbatasan, karena masih banyak permasalahan yang belum teratasi dan yang paling mencolok adalah kendala sinyal seluler yang belum sepenuhnya ada di setiap titik.
“Kita di Kabupaten Sambas adalah wilayah perbatasan, jangankan smartphone untuk menginstal aplikasi MyPertamina, sinyalnya saja belum merata. Listrik juga belum menerangi seluruh wilayah. Makanya saya bilang itu lebih cocok digunakan di perkotaan,” jelas Lerry Kurniawan Figo.
Figo yang juga Legislator Partai Nasdem Kabupaten Sambas menyebut niat pemerintah atas kebijakan itu sangat baik, tapi masih belum cocok untuk diterapkan pada seluruh wilayah Indonesia, salah satunya di Kabupaten Sambas dan antrean panjang BBM Subsidi pun masih belum teratasi.
“Kalau memang tujuannya untuk memperketat pengawasan terhadap penggunaan BBM subsidi, tentu itu sangat baik sekali. Tapi di satu sisi, pemerintah pusat harus memikirkan juga bagaimana sosial kultural di daerah seperti Kabupaten Sambas,” tekannya.
Dia meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji lebih dalam akan keputusan tersebut, agar masyarakat tidak terbebani. Pada umumnya setiap kebijakan baru akan pandai beradaptasi pada setiap daerah jika hal tersebut sesuai dan tidak menyulitkan masyarakat. Figo menambahkan tidak semua daerah bisa dipatok seperti pulau Jawa.
“Jangan sampai kebijakan itu justru menyulitkan masyarakat, apalagi bagi mereka yang menjadikan BBM subsidi sebagai sumber kegiatan ekonomi mereka seperti kapal perikanan, dan lain-lain,” pinta legislator Nasdem tersebut.
“Saya juga meminta pemerintah pusat untuk tidak kebiasaan menjadikan sosial kultural masyarakat di Pulau Jawa sebagai parameter untuk mengambil kebijakan yang seragam dan merata di seluruh Indonesia,” Tutupnya. (Yud)
