Pojokkatanews.com- Lembaga Pengembangan Masyarakat Pedesaan (GAPEMASDA) menggelar kegiatan parlemen inklusif di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sambas. Jumat (13/1/2023)
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka mendengarkan aspirasi dari perwakilan kelompok Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), Forum Anak Daerah, PD. Aisyah Sambas, Karang Taruna Kabupaten Sambas, serta Perwakilan Masyarakat Transmifrasi SP 1 Sabung terhadap permasalahan yang dihadapi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Bupati Sambas, Sunaryo, Komisi IV DPRD Sambas, Anwari, Ahmad Hapsak Setuawan, M. Farli, dan Mardani, Kadis BAPPEDA, Perkim LH, BP3AP2KB, Kadinsos, Kabid Transmigrasi, Pariwisata, dan Kesra, sertaKepala Kasbangpolinmas dan BPJS.
Satu diantara warga Transmigrasi, Sugianto mengatakan bahwa sudah 13 Tahun mereka masih belum mendapatkan hak-haknya diantaranya lahan usaha yang dijanjikan oleh pemerintah melalui program transmigrasi dan diharapkannya melalui kesempatan itu aspirasi mereka didengar dan segera realisasikan karena sudah 13 tahun dinantikan.
“Kami sudah menjadi warga Sambas dan telah banyak berbuat untuk kemajuan Sambas diantaranya menjadi Pengelola Perpustakaan Desa yang mendapat juara 1 Nasional, anak-anak transmigrasi juga pernah mewakili pemuda pelopor Sambas, namun sangat disayangkan hak kami untuk mendapatkan lahan usaha sampai saat ini belum dapat kami nikmati ditambah akses ke pemukiman transmigrasi yang hampir setiap tahun mengalami banjir,” katanya.
Ketua PPDI, Nurasikin juga menyoroti implementasi UU NO 8 Tahun 2016 dan Perda No 4 tahun 2019 tentang perlindungan dan Pemenuhan Hak Disabilitas yang masih jauh panggang daripada Api. Misalnya penerapan 1% Tenaga Kerja dari kelompok disabilitas, pendataan disabilitas serta akses pendidikan dan pelayanan serta pembangunan yang mengakomodir kebutuhan disabilitas.
“Dari itu kami mengusulkan beberapa hal diantaranya adanya loket khusus layanan untuk disabilitas sehingga tidak terlalu lama mengantri baik dalam layanan administrasi kependudukan, dan dokumen lainnya maupun layanan kesehatan yang sipatnya bukan layanan gawat darurat, Adanya kartu disabilitas, Kursi roda untuk setiap instansi pemerintah sehingga kelompok disabilitas tidak perlu membawa kursi roda jika ingin berurusan ke instansi,” sampainya.
Anggota PPDI, Neli menjelaskan selain permasalahan layanan kelompok disabilitas juga perlu pendampingan di Keluarga. Sehingga diperlukan tenaga pendamping Disabilitas dari Kelompok Disabilitas itu sendiri yang telah berdaya.
“Permasalahan disabilitas Bukan hanya sebatas akses, namun yang juga teramat penting adalah pemulihan mental yang bukan hanya kepada penyandang disabilitas tetapi juga kepada keluarganya yang berdampak termasuk anak-anak,” jelasnya.
Dia menceritakan pengalaman pribadi hingga menetaskan air mata dimana keinginan anak harus terpendam untuk melanjutkan pendidikan dikarenakan merasa kasihan dan membebani orang tuanya jika terus melanjutkan pendidikan hingga memilih untuk bekerja.
“Padahal secara pribadi saya mampu dan ingin melihat anak saya kuliah yang mana itu juga menjadi cita-cita saya diwaktu sekolah, saya takut hal ini juga terulang kepada adiknya,” lanjut Neli.
Anggota PPDI Tuna Netra, Agus menegaskan pemberdayaan kelompok disabilitas perlu ditingkatkan pelatihan kewirausahaan yang sesuai dengan potensi dimiliki penyandang disabilitas sehingga mereka dapat mandiri secara ekonomi serta pelibatan pada hal seni budaya dan akses ke sarana pariwisata juga perlu ditingkatkan.
Ketua Forum Anak Daerah, Aqsa mengungkapkan keprihatinan terhadap permasalahan kekerasan dan seksual terhadap anak serta pernikahan dini yang cukup tinggi di Kab. Sambas menempati posisi 4 di Kalimantan Barat.
“Kami berharap pemerintah tegas terhadap pelaku kekerasan terhadap anak dengan berbagai jenis bentuk kekerasan. Selain itu juga memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan menyiapkan tenaga pendidikan yang mengetahui bagaimana pola pendidikan anak dengan kebutuhan khusus baik dari tingkatan PAUD, SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah desa dan daerah,” ungkapnya.
Asisten I, Sunaryo menyampaikan ucapan terimakasih atas segala masukan dari perwakilan kelompok dan akan menjadikan hasil pertemuan ini untuk perencanaan dan pembangunan yang inklusif.
“Saya ucapkan terimakasih banyak kepada semua perwakilan kelompok yang sudah menyampaikan keluh kesah dan tuntutanya, itu semua akan kami terima dan sudah mendapat respon baik dari semua pihak yang telah hadir disini, tentunya akan dicarikan solusi bersama,”
Pimpinan sidang sekaligus anggota DPRD Sambas, Anwari juga menyampaikan rasa terimakasihnya dan pihaknya akan siap untuk mengawal aspirasi dari para perwakilan yang telah hadir.
Diakhir kegiatan perwakilan PPDI menyerahkan hasil usaha budidaya madu kelulut yang dikelola oleh Mok Neli anggota disabilitas kepada anggota dewan dan Asisten I serta Kepala BAPPEDA Sambas.
