pojokkatanews.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas, Ir. H. Ferry Madagaskar, M.Si., membuka kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sambas Tahun 2025 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Rabu (6/3/2024).
Ferry mengatakan terdapat beberapa isu strategis utama yang perlu menjadi atensi bersama diantaranya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan pengangguran, pembangunan SDM, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas tercatat 4,64 persen dan pada tahun 2023 tercatat 4,69 persen terjadi kenaikan walaupun belum signifikan, kondisi ini ditandai perekonomian mulai membaik seiring membaiknya perekonomian nasional maupun regional,”
Kondisi perekonomian ini tentunya perlu di jaga dan ditingkatkan jangan sampai kembali anjlok seperti tahun tahun sebelumnya.
Salah satu sektor dominan untuk mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi kabupaten sambas adalah sektor pertanian.
“Melalui program unggulan yakni program One Village One Product (OVOP), yang didukung dengan sinergi program lainnya yakni program di bidang infrastruktur, investasi dan perdagangan, maka diharapkan sektor pertanian dapat lebih maju dan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di kabupaten sambas,” jelas Ferry.
Jumlah penduduk miskin di kabupaten sambas pada tahun 2023 sebesar 38,710 orang, dan tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 sebesar 5,04 persen (menurun dari tahun 2022 yang sebesar 5,08 persen).
“Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang mulai membaik, tentunya jumlah penduduk miskin dan pengangguran diharapkan semakin menurun.
Melalui program unggulan yakni program siap kerja, yang didukung dengan sinergi program pembangunan lainnya, diharapkan dapat membuka lapangan kerja dan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan memiliki kompetensi,” ungkapnya.
Pembangunan sumber daya manusia Angka harapan hidup saat lahir kabupaten sambas tahun 2023 adalah sebesar 69,76 dan rata- rata lama sekolah sebesar 6,75 posisi masih rendah di kalbar, juga menjadi permasalahan yang harus ditangani secara serius.
“Melalui program unggulan pelayan diktan, yang didukung dengan sinergi program pembangunan lainnya, diharapkan derajat pendidikan dan kesehatan masyarakat di kabupaten sambas dapat terus meningkat. Upaya penurunan angka stunting, gizi buruk, dan angka putus sekolah menjadi penting dilaksanakan secara konsisten,” tuturnya.
Lebih lanjut Sekda Sambas menambahkan Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
“SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas dan menekan tingkat penyalahgunaan wewenang dalam bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik,” tutup Ferry. (Nik)
