pojokkatanews.com – Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sambas akan menuju puncaknya pada November 2024.
Dua Petahana memutuskan pisah ranjang, Bupati H. Satono kembali mencalonkan diri bersama H. Heroaldi yang mana adalah seorang tokoh masyarakat terkemuka di Sambas.
Sementara itu Wakil Bupati Fahrur Rofi juga demikian, memutuskan maju di Pilkada Sambas sebagai calon bupati, saat ini sedang mengaudisi calon wakil yang akan mendampingi.
Sepasang lainnya juga muncul dengan berbekal dukungan Independen, Misni Safari dan H. Maryadi konon pasangan ini telah merampungkan segala jenis persyaratan jumlah pendukung, hanya menunggu hasil verifikasi oleh penyelenggara pemilu
Memasuki bulan Juni 2024 tensi Pilkada Sambas mulai panas, isu-isu menyeruak, serangan terhadap petahana semakin membahana.
Isu dan fitnah tersebut menghantam pemerintahan Kabupaten Sambas di berbagai media sosial, seperti jalan rusak dengan menampilkan foto lokasi yang berbeda, hingga isu murahan rasisme.
Terbaru, terdapat dua aksi dilakukan oleh sekelompok massa di Jakarta pada Jumat, (21/6) yang pertama mendatangi Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Pusat guna melaporkan Petahana dan KPUD Sambas, aksi ini dikomandoi oleh Yudha Dawami Abdas yang merupakan alumni STAI Ez Muttaqin Purwakarta, belakangan diketahui pemuda tersebut bukanlah warga Kabupaten Sambas dan berdomisili di Purwakarta.
Aksi kedua di hari yang sama dan jam berbeda, massa mengatasnamakan FKMP berdemo di depan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kuningan, Jakarta Selatan. Isu yang dimunculkan adalah dugaan kasus korupsi pembangunan SDN 02 dan SDN 08 Pemangkat serta pembangunan waterfront di Kabupaten Sambas. Korlap aksi diketahui bernama Mahmud Taher warga Maluku.
Kedua demonstrasi tersebut juga ditengarai menggunakan perlengkapan aksi yang sama seperti kendaraan dan sound system.
Disampaikan oleh Praktisi Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Denie Amiruddin. Adanya aksi oleh massa yang berasal bahkan dari pulau yang berbeda menimbulkan pertanyaan, apakah mereka demonstran bayaran.
“Demo oleh massa dari provinsi lain, akan menimbulkan tanda tanya. Mengapa dan apakah ada yang menggerakkan. Sementara masyarakat Sambas ingin tetap tenang dan damai dalam melaksanakan demokrasi Pilkada 2024,” ucapnya, Minggu (23/6).
Terkait tuntutasn massa aksi, Denny menilai apa yang dilakukan oleh KPUD Sambas pada saat penyelenggaraan launcing Pilkada Sambas tidak menyalahi aturan.
“Tuntutan terkait pelanggaran kode etik komisioner KPU Kabupaten Sambas dan Bupati Sambas saat launching Pilkada Bupati dan Wakil Bupati, aneh. Hal itu tidak masalah karena telah menjadi tahapan dalam Pilkada Sambas 2024. Dan kehadiran Satono adalah selaku Bupati Sambas dan masih menjalankan tugas bupati yang tersisa masih dua tahun lebih,” kata Denie.
Sementara itu, Satu diantara warga Kabupaten Sambas, Jumadi menegaskan jangan sampai ada pihak yang berusaha mengganggu stabilitas dan kondusifitas Kabupaten Sambas pada saat Pilkada.
“Selama beberapa kali Pilkada di Sambas, baru kali ini ada pihak luar yang melakukan demo di Jakarta dan mencoreng nama baik Kabupaten Sambas, saya berharap agar ini diusut tuntas dan ditangkap dalangnya karena telah membuat keonaran, serta menyampaikan hal yang tidak benar,” tegas Jumadi.
