pojokkatanews.com – Kepala Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat, Maulana Yasin melakukan Rapat Koordinasi Percepatan Akses Keuangan Daerah Kabupaten Sambas bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas di Aula Sayap Kiri Kantor Bupati Sambas. Senin (24/6/2024).
Kepala Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat, Maulana Yasin, mengucapkan terima kasih atas sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas pada forum koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“TPAKD merupakan suatu forum koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Jadi, pemerintah pusat dalam hal ini termasuk Bapak Presiden, dan Pemerintah Daerah juga forum koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan juga ada forum koordinasi dengan para industri dengan Perbankan, Kampus, Kadin dan unsur lainnya yang satu tujuan untuk meningkatkan perekonomian di daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah,” jelas Maulana.
Terkait dengan akses perluasan jasa keuangan ini sebenarnya sudah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menangah Nasional (RPJMN) sejak tahun 2013 dan sekarang sudah masuk ke RPJMN yang ketiga kalinya.
“Terkait literasi dan industri keuangan ini sangat-sangat dibutuhkan dan diperlukan. Literasi industri keuangan di Indonesia berdasarkan hasil survey tahun 2022, literasi kita masih bias dengan inklusi tercatat sebesar 49,68 persen dengan inklusi kita 85,10 persen,” tutur Kepala Kantor OJK Provinsi Kalimantan Barat.
Maulana mengatakan banyak masyarakat yang melakukan transaksi dari lembaga dan industri keuangan tapi tidak paham (literasi industri keuangan), dan asal masuk saja.
“Ini terjadi pada, misalnya penerima beasiswa yang dibuatkan buku rekening oleh pemerintah dalam hal ini oleh Pemprov kepada anak SMA, SMK, ya membuka rekening saja. Tetapi dia belum paham terkait dengan produk-produknya dan hal-hal lainnya, sehingga belum ada kemandirian,” katanya.
Sehingga ini perlu ditekankan dan untuk provinsi Kalimantan Barat terkait dengan literasi keuangan dan sakarang sudah di atas dari nasional.
Untuk literasinya pemberian pemahaman kepada masyarakat kita itu di atas nasional. Sementara inklusi nya masyarakat yang melakukan transaksi) masih di bawah angka nasional.
Ini merupakan tanggung jawab bersama untuk mengenalkan dan menginformasikan terkait dengan literasi keuangan kepada masyarakat sehingga bisa melakukan dan terinklusi dengan industri-industri yang ada dan mereka melakukan transaksi pada industri tersebut, sehingga ada kemandirian keuangan dari masyarakat.
“Karena kaitan literasi keuangan dengan IPM menurut penelitian, setiap peningkatan literasi dan inklusi 1 persen saja dapat meningkatkan IPM di daerah 0,16 persen,” imbuh Maulana.
“Kita upayakan bersama-sama untuk meningkatkan literasi keuangan ini kepada masyarakat kita terutama di Desa Sekura. Sehingga nilai yang terkait dengan literasi keuangan itu tidak optimal menjadi maksimal,” ujarnya.
Kepala Kantor OJK Kalbar sangat mengapresiasi kegiatan rakor tersebut, sehingga nanti dari Rakor ini mendapatkan rumusan-rumusan dan strategi-strategi penyusunan dari program kerja dan juga strategi untuk merealisasikannya.
“Sehingga, program kerja yang kita tuangkan dapat kita realisasikan di tahun 2024 ini. Tentunya, kami juga berharap kehadiran dan kontribusi kita dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Maulana. (Nik)
