Pojokkatanews.com- Bupati Sambas, Satono, bertemu langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas untuk memperjuangkan nasib honorer daerah, di Hotel Sahid, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2022).
Bupati Satono mengatakan, pertemuan dengan Menpan RB tersebut di sela-sela rapat koordinasi bersama Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Menpan RB tentang tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga Non-ASN (honorer) di lingkungan Pemerintah Daerah.
“Rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk membahas dan merumuskan solusi atas permasalahan tenaga Non-ASN di lingkungan Pemerintah Daerah. Selain mengikuti rapat tersebut secara tatap muka, saya juga bertemu langsung dengan Bapak Azwar Anas dan menyampaikan langsung kepada beliau,” katanya.
Bupati Satono mengatakan, hasil rapat koordinasi APKASI dan Menpan RB tersebut, ada sinyal dari Kementerian bahwa rencana penghapusan tenaga honorer akan dibatalkan. Diapun bersyukur karena selama ini rencana tersebut telah membuat keresahan tersendiri bagi para honorer.
“Alhamdulillah sudah ada sinyal bahwa rencana penghapusan tenaga honorer tahun 2023 itu dibatalkan. Karena memang banyak dampak negatif yang akan timbul jika rencana itu tetap dilanjutkan. Salah satunya adalah keresahan bagi tenaga honorer di daerah,” katanya.
Bupati Satono mengatakan, sebagai Kepala Daerah dia akan berusaha semaksimal mungkin memperjuangkan nasib para honorer yang selama ini menjadi urat nadi pemerintahan. Tanpa tenaga honorer yang jumlahnya mencapai ribuan, sulit bagi Pemda Sambas untuk menjalankan roda pemerintahan.
“Selama ini Pemda Sambas memang bertumpu pada keberadaan tenaga honorer. Kalau dihapus begitu saja tanpa solusi lain maka ini pasti akan menjadi masalah baru yang harus dihadapi Pemda Sambas. Untuk itulah saya sudah menyampaikan langsung aspirasi tenaga honorer kepada Menpan RB,” pungkasnya.
Sementara itu di Kabupaten Sambas, terdapat sebanyak 4336 Tenaga Honorer yangh selama ini membantu Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten ini. Karena itulah jika memang keberadaan Tenaga Honorer akan dihapuskan, maka hal tersebut akan menjadi persoalan baru bagi daerah, seperti tersendatnya roda pemerintahan serta bertambahnya angka pengangguran
Seperti diungkapkan Kepala Bidang Kasubid Pengadaan dan Pensiun Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMAD) Kabupaten Sambas Dedie Noor, saat ini keputusan penghapusan tenaga honorer masih berada di tangan pemerintah pusat.
“Terkait isu penghapusan tenaga honorer 2023 nantinya masih belum ada keputusan, sementara hari ini ada pertemuan Bupati seluruh indonesia dengan Menpan, Mendagri, Kemendikbud terkait salah satunya membahas terkait penghapusan tenaga honorer, mungkin kami menunggu hasil resume pertemuan tersebut dahulu,” katanya.
Dedie Noor menyampaikan, hingga dengan saat ini jumlah tenaga honorer yang ada di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas mencapai jumlah 4336 per Desember 2021.
“Sekarang lagi pendataan ulang tenaga honorer, sebagaimana surat Menpan dan sudah disampaikan terakhir 29 september, namun pada Desember 2021 jumlah tenaga honorer Kabupaten Sambas mencapai jumlah 4.336,” ucapnya.
“Jika lebih rinci sesuai dengan pekerjaan diperkirakan Guru honorer 1864, tenaga kependidikan 647, kesehatan berjumlah 849 dan teknis 976 tenaga honorer,” tutupnya. (Run).
