Pojokkatanews.com – Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat Albenus S.Sos.,M.Sos, mengatakan, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik (PUPR) agar lebih selektif dalam memilih kontraktor yang lebih integritas.
“Untuk menghindari hal serupa kedepannya, pihak Kementerian PUPR dalam hal ini Balai Jalan Nasional Pertama harus mencari Kontraktor yang memiliki integritas tinggi untuk membangun jalan di wilayah perbatasan. Kedua, kontraktor tersebut harus memiliki pengalaman membangun di wilayah Kalimantan Barat. Ketiga, memahami karakter tanah dan geografis di wilayah perbatasan yang iklimnya tidak menentu dan cenderung ekstrim,” ucapnya. Rabu (28/9/2022).
Dia menyampaikan, dalam pembangunan Kementrian PUPR harus mencari kontraktor yang sesuai dengan kriteria agar dapat dipastikan progres jalan kedepanya lebih baik.
“Jika pihak Kementerian PUPR betul-betul mencari Kontraktor seperti kriteria diatas, dapat dipastikan, proses pembangunan jalan di wilayah perbatasan dapat terselesaikan sesuai target dan memiliki hasil kinerja yang maksimal”, Tegas Abel.
“Seperti yang terjadi di jalan antara Sajingan Besar dan (sungai bening) menuju Paloh yang baru-baru ini terjadi longsor, meskipun bencana alam, tetapi setidaknya hal itu sudah di perkirakan sebelumnya,” tambahnya.
Lebih lanjut Abel megatakan jangan sampai pihak PUPR dalam hal ini Balai Jalan Nasional memilih kontraktor yang hanya dekat dengan pemerintah tanpa memperhatikan kriteri dan integritas kontraktor tersebut.
“Kedepan pihak Kementerian PUPR harus melakukan pengawasan secara aktif dilapangan, jangan sampe kontraktor bekerja asal-asalan alias asal jadi yang merasakannya kan kami sebagai rakyat, kontraktor kan enak aja, setelah selesai dibayar dan pulang,” ucapnya.
“Kami sebagai rakyat akan merasakan pembangun tersebut dalam jangka waktu yang lama, kalau kualitasnya buruk, kan kami juga yang merasakannya, pinta Abel yang juga sebagai Direktur Riset Pembangunan Kawasan Pedalaman, Pesisir dan Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat,” sambungnya.
Abel yang juga Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional (ICDN) Kabupaten Sambas, meminta agar pemerintah melibatkan NGO dan masyarakat dalam pengawasan pembangunan di Wilayah Perbatasan, agar kontraktor bekerja benar-benar sesuai standar yang telah di tentukan.
“kami gak mau, pembangunan di perbatasan asal jadi, asal ada, tapi tidak bermutu
asil pembangunan selama ini di kawasan perbatasan kebanyakan terkesan asal jadi, tidak tepat sasaran dan tidak memperhatikan kualitas, tutupnya. (Run).
